Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibentuk dari transformasi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber. Sampai saat ini, BSSN terus berbenah diri dalam berbagai aspek untuk dapat mengemban tugas baru tersebut. Salah satu aspek penting yang harus dipersiapkan adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber utama SDM BSSN sejauh ini dipenuhi oleh Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2003. Sayangnya hingga saat ini Sekolah Tinggi Sandi Negara belum memiliki program studi di bidang keamanan siber yang sangat dibutuhkan oleh BSSN ke depan.

Untuk itu, BSSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menaungi STSN, mengusulkan program studi Diploma IV keamanan siber bersamaan dengan pengubahan STSN menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN). Usulan tersebut dituangkan dalam Surat Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1505/KLSN/OT.01.02/08/2017 kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Permohonan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Sandi Negara. Dalam surat tersebut, diusulkan satu program studi baru yaitu Program Studi Diploma IV Rekayasa Keamanan Siber, sehingga ke depan PSSN akan menyelenggarakan 3 (tiga) program studi, yaitu; Program Studi Diploma IV Rekayasa Kriptografi, Program Studi Diploma IV Rekayasa Perangkat keras Kriptografi dan Program Studi Diploma IV Keamanan Siber.

Visi dan misi Program Studi (Prodi) Rekayasa Keamanan Siber (RKS) dikembangkan berdasarkan pengaruh internal dan eksternal dari ruang lingkup institusi pembina yaitu BSSN. Pengaruh internal terdiri dari perubahan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2017-2025 dan Rencana strategis (renstra) institusi 2015-2019. Di sisi lain pengaruh eksternal terdiri dari tranformasi Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara yang tertuang pada Rencana Strategis Lemsaneg 2015-2019 dan Renstra 2018-2019 serta RPJMN yang berdampak pada kebutuhan profil lulusan prodi.

Selain itu, terdapat pengaruh ekstenal lain berupa aturan dan kebijakan Kementerian Ristekdikti yang mendorong Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga untuk berubah bentuk menjadi Politeknik, dan pengaturan nomenklatur program studi dalam lingkup nasional. pada tahap perumusan terdapat serangkaian rapat penyusunan baik tim internal penyusun maupun tim eksternal. Rapat penyusunan dengan ekternal diformatkan dalam Focus Group Discussion yang melibatkan perwakilan dosen, pimpinan jurusan, perwakilan alumni, pakar dan instansi Pembina (Lemsaneg/BSSN). Selain itu, penyusunan visi dan misi Prodi dilakukan dengan melibatkan tim internal, dosen, mahasiswa, alumni, masyarakat dalam hal ini instansi Pembina, pakar dan Senat Akademik.

Visi Program Studi RKS
“Menjadi program studi di bidang keamanan siber yang berkualitas dan menghasilkan aparatur keamanan siber yang unggul, serta berkontribusi dalam keamanan nasional”

Misi Program Studi RKS

  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang keamanan siber secara efektif dan efisien serta mandiri;
  2. Menyiapkan aparatur bermental kepribadian tangguh, bermoral tinggi, dan berkompetensi dalam bidang keamanan siber;
  3. Melaksanakan penelitian penerapan dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang keamanan siber;
  4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi keamanan siber.

Tujuan Program Studi RKS

  1. Menghasilkan aparatur di bidang keamanan siber yang bermental kepribadian tangguh, bermoral tinggi, dan berkompetensi dalam bidang keamanan siber;
  2. Menghasilkan penelitian di bidang keamanan siber yang bermanfaat bagimasyarakat;
  3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan informasi di ranah siber.

Sebelumnya Berikutnya